Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 56
Title OMNIBUS LAW DINILAI KAPITALISTIK DAN MATIKAN DEMOKRASI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222042400-32-477017/omnibus -law-
Page/URL
dinilai-kapitalistik-dan-matikan-demokrasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Kelompok gabungan berbagai organisasi masyarakat sipil, Fraksi Rakyat
Indonesia (FRI), memandang proses penyusunan dan substansi draf Omnibus Law
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mematikan demokrasi .
Selain politik, sisi ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum juga terabaikan.
Perwakilan FRI, Nining Elitos, menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker lahir
dari kebijakan politik negara yang mengabaikan kedaulatan rakyat sebagai
kedaulatan tertinggi.
"(Omnibus Law RUU Ciptaker) mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan
rule of law. RUU Ciptaker lahir karena sistem politik di Indonesia mengabdi kepada
kepentingan oligarki (alias) sistem politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai
demokrasi menghasilkan kepemimpinan abai terhadap rakyat," ucap Nining dalam
keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (21/2).
Dia menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker lebih mencerminkan
kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat. Menurutnya, kelahiran
Omnibus Law RUU Ciptaker didorong menjadi sebuah regulasi yang mengacak-acak
sistem demokrasi ekonomi dan lebih bersifat kapitalistik.
Nining berpendapat Omnibus Law RUU Ciptaker berpotensi menimbulkan kerusakan
rantai ekologis, ekonomi, dan sosial.
"Tatanan hukum menjadi tidak berarti dengan keberadaan RUU Ciptaker yang
membangkang terhadap konstitusi. Padahal, negara hukum mewajibkan tindak
tanduk negara untuk selalu didasarkan pada hukum," ujarnya.
Setelah mempelajari proses dan substansi draf, lanjut Nining, FRI menyimpulkan
Omnibus Law RUU Ciptaker merupakan sebuah keputusan politik yang dibuat dari
elite, oleh elite, dan untuk elite.
Ia pun mengaitkan penerbitan draf Omnibus Law RUU Ciptaker dengan pertemuan
yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah elite pengusaha dan
ekonom neoliberal yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan
Tugas (Satgas) Omnibus Law.
Page 55 of 223.
