Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 51
yang dapat merangkul semua yang hanya dapat dilakukan oleh omnibus law,"
ucapnya.
Fajrie mengakui, penyusunan omnibus law memerlukan biaya tinggi. Nmun hal
tersebut cukup pantas karena produk hukum yang dihasilkan akan menjadi solusi
atas tumpang tindih regulasi di Indonesia secara cepat, efektif dan efisien.
Fajrie kemudian mengingatkan tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam
pembahasan bersama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja antara pemerintah
dan DPR. Pertama, pembahasan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena
dampaknya ketika sudah disahkan akan mencabut undang-undang yang sudah ada.
Kedua, pembahasan penting dilakukan memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi
masyarakat. Ketiga, pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan
memperhatikan masukan dari seluruh stakeholder terkait.
"Kami anak muda seluruh Indonesia yang direpresentasikan oleh KNPI berharap
puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung
direvisi sekaligus bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," pungkas Fajrie.
(gir/jpnn).
Page 50 of 223.
