Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 50
Title KNPI DUKUNG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SEGERA DISAHKAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 23 Februari 2020
https://www.jpnn.com/news/knpi-dukung-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja -segera-
Page/URL
disahkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
mendukung UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan. Draft RUU
tersebut telah diserahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto ke DPR, 12 Februari lalu.
Dukungan dinyatakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP KNPI yang
dihadiri 34 pimpinan DPD Provinsi di Jakarta, Minggu (23/2) "Sengaja kami
mengumpulkan 34 pimpinan provinsi DPD KNPI seluruh Indonesia dalam forum
rakornas, untuk membahas secara detail dan seksama perihal RUU Omnibus Law ini
agar kami dapat mengkaji dan menyepakati kebijakan strategis ini," ujar Ketua
Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah, Jakarta, Minggu (23/2) Menurut Fajrie,
omnibus law merupakan cara pemerintahan Joko Widodo menghadapi berbagai
tantangan ekonomi. Visi Indonesia 2045 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai
salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, merupakan suatu keniscayaan dan salah
satu cara untuk mencapai visi tersebut dengan membuat dan mengesahkan UU
Omnibus Law bersama DPR.
"KNPI Se-Indonesia menyatakan secara bulat mendukung rencana pemerintah. Hasil
pemaparan dan kajian kami para pemuda seluruh Indonesia akan kami sampaikan
langsung ke Presiden Jokowi," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga
menyebut, berbagai aturan di Indonesia saat ini dapat dinilai belum ramah terhadap
investasi. Berdasarkan Ease Business Survey oleh World Bank, lanjut Fajrie,
kemudahan izin usaha Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara.
Posisi tersebut berada jauh di baaah Singapura yang berada di posisi ke-2, Malaysia
posisi ke-12 dan Thailand di posisi ke-21. Selain itu, persoalan lain adalah tenaga
kerja.
"Adanya keperluan tenaga kerja yang terampil, berkompeten sehingga mampu
bersaing di dalam pasar tenaga kerja global. Untuk itu, dibutuhkan suatu aturan
Page 49 of 223.
