Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 54
Title OMNIBUS LAW DIHARAPKAN TAK HAPUS SYARAT BAHASA INDONESIA TKA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222033433-20-477015/omnibus -law-
Page/URL
diharapkan-tak-hapus-syarat-bahasa-indonesia-tka
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak ingin kewajiban mampu berbahasa Indonesia
bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dihapus lewat RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar
mengatakan kewajiban itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun
2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 26.
Dia tak mau kewajiban itu ditiadakan lewat RUU Omnibus Law.
"Kurang lebih pengguna tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pelatihan berbahasa
Indonesia. Itu di perpresnya sudah ada," ujarnya di Kemendikbud, Senayan, Jumat
(21/2).
Pada Perpres No. 20 Tahun 2018, Pasal 26 ayat 1 mengatur 'Setiap Pemberi Kerja
TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA'.
Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk TKA yang menduduki jabatan direksi
atau komisaris.
Dadang mengartikan dari isi ayat tersebut berarti perusahaan harus mewajibkan
TKA yang akan dipakai belajar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Badan Bahasa
memfasilitasi tempat kursus serta tes kemampuan bahasa.
Tesnya dilakukan melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Nantinya,
hasil tes peserta akan dikategorikan dalam tujuh peringkat. UKBI bisa dilakukan oleh
WNA maupun WNI.
"Mulai dari peringkat istimewa sampai terbatas. Itu dikembalikan lagi kepada
pengguna TKA. Misalnya dalam bidang obat, kedokteran dan lain-lain. Peringkatnya
nggak boleh rendah," jelasnya.
Menurut penelusuran CNNIndonesia.com, pada draf RUU Cipta Kerja terdapat
sejumlah ketentuan yang mengatur TKA.
Pada Pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa ketentuan pada RUU tersebut dibuat untuk
'kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang
masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa'.
Page 53 of 223.
