Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MARET 2020
P. 19
Menurutnya, setelah meninggalkan lokasi perusahaan, mereka harus dikarantina
dengan benar. Tak hanya itu, dia menambahkan, perusahaan yang mempekerjakan
mereka akan disidik dengan ancaman pidana sesuai bunyi di UU 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 42 dan 43.
Sedangkan terkait pemulangan 49 tenaga kerja asing ilegal ke negara asalnya di
China, Ia mengatakan, tindakan deportasi merupakan wewenang imigrasi.
Luhut Bela 49 TKA China di Kendari
Berbeda dengan langkah dan sikap Kemenaker yang merekomendasikan deportasi
TKA ilegal itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan malah membela para pekerja asing tersebut.
Luhut menganggap tidak ada pelanggaran dari kedatangan puluhan pekerja asing
itu. Sehingga ia meminta masalah ini jangan diperpanjang.
"Jangan dibesar-besarkan juga. Harus proposional. 49 itu dapat visa 211 A pada 14
Januari sebelum kita dapat larangan China datang ke Indonesia. Ada juga
Permenkumham. Jadi nggak ada yang dilanggar," kata Luhut di Kantor Kemenko
Maritim, Jakarta, Rabu (18/3).
Sebanyak 49 TKA itu bekerja di perusahaan pemurnian nikel yaitu PT Virtue Dragon
Nickel Industry (PT VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara. Luhut menjelaskan puluhan TKA itu sedang ditangani petugas dengan
dikarantina.
Luhut menegaskan kedatangan 49 TKA China tersebut sudah sesuai prosedur yang
berlaku di Indonesia. Meski begitu, ia juga memastikan pemerintah bakal
mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Mereka legal semua. Jangan meributkan hal-hal yang enggak perlu. Kita juga
enggak mau impor penyakit," tutur Luhut.
Saran Ombudsman soal Polemik TKA China di Kendari
Menanggapi kejadian kontroversi tersebut, Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Ninik Rahayu menganggap ada indikasi lemahnya implementasi kebijakan
pelarangan TKA China oleh pemerintah. Ia merasa tak ada koordinasi yang jelas.
"Selain itu juga terjadi kurangnya koordinasi instansi-instansi terkait, sehingga
informasi yang disampaikan pejabat publik kepada masyarakat tidak sesuai fakta,"
kata Ninik berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).
Ninik menganggap masuknya 49 TKA China di Kendariitu menimbulkan keresahan
bagi masyarakat. Untuk itu, Ombudsman menyampaikan saran khususnya kepada
pemerintah terkait masalah tersebut:
Page 18 of 101.
