Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 22
Title KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN BENTUK POSKO THR DI SETIAP PROVINSI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 21 Mei 2019
https://nasional.sindonews.com/read/1405968/15/kementerian-ketenagaker jaan-
Page/URL
bentuk-posko-thr-di-setiap-provinsi-1558399518
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko
ini akan menerima pengaduan dan juga layanan konsultasi pembayaran THR 2019.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan pembentukan
posko THR 2019 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada
para pekerja yang sudah didirikan dari tahun ke tahun. Tak hanya di pusat, Posko
THR juga dibentuk di setiap dinas tenaga kerja di setiap provinsi.
"Ini merupakan kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan sebagai salah
satu bentuk fasilitasi dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR itu
benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar Hanif di Kantor
Kemenaker, Jakarta, kemarin.
Layanan Posko THR 2019 ini dibuka mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2018, setiap hari
kerja pukul 08.00-15.30 WIB dan hari libur jam 09.00-15.30 WIB. Bagi masyarakat
yang ingin mengadu bisa juga menghubungi telepon 021-526 0488; WhatsApp
081212576261 (pelayanan konsultasi); 0813 1038 0973 (penegakan konsultasi) dan
email poskothr@kmnaker.go.id serta @link aduan http.bit.ly/pengaduanTHR.
Hanif menambahkan, posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran
THR dan selanjutnya menindaklanjutinya atas pengaduan keterlambatan
pembayaran THR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
"Nanti di sana (posko THR) akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu
keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang
lain. Nantinya, aduan dari para pekerja akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur
yang berlaku," katanya.
"Kita minta ke Pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di dinas-dinas tenaga
kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang
ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin," harapnya
Page 21 of 117.
