Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 83
"Bahwa itu ditanggung pemberi kerja, itu sepenuhnya kebijakan perusahaan atau
sesuai kesepakatan/kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan," ujar dia. Hal
itu juga berlaku untuk PNS, instansi di mana PNS tersebut bekerja menanggung
pajak si pegawai.
Pengenaan Pajak THR telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
(hek/zlf)
Page 82 of 117.
