Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 24
Perkantoran/Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif,
perusahaan diminta membatasi jumlah pekerja yang hadir sebanyak 50 persen.
PEMPROV DKI TERBITKAN ATURAN KARYAWAN MASUK KERJA 50%
Oleh Imam Suhartadi____________________
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta resmi menerbitkan
aturan perihal protokol kerja kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayahnya selama
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. Sebab, mulai Senin (8/6) seluruh kantor
dapat beroperasi kembali.
Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di
Perkantoran/Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif,
perusahaan diminta membatasi jumlah pekerja yang hadir sebanyak 50 persen.
"Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, sif kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi
dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan," bunyi salah
satu poin SK tersebut
Selain itu, bagi seluruh pekerja dan pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker
dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran.
Perusahaan di Jakarta juga diminta melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di
perkantoran untuk mencegah terjadinya kerumunan, misalnya di tempat ibadah, kantin, tempat
istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lainnya.
Selanjutnya, perusahaan diminta melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala
dengan menggunakan pembersih dan disinfek-tan yang sesuai. Selain itu, wajib menjaga
kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor
yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.
“Wajib Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap titik masuk perkantoran,"
tambahnya.
SK yang diteken Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada Jumat (5/6) itu
menyatakan bahwa perusahaan juga diwajibkan menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti
hand sanitizer di setiap area pintu masuk dan sekitar area gedung.
Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan tidak akan memberi
sanksi kantor dengan karyawan masuk lebih dari 50 persen, tetapi akan dilihat secara
keseluruhan.
"Kita akan lihat itu bukan dari satu per satu. Ini kan ada puluhan hingga ratusan ribu kantor.
Kita akan bisa lihat dari jumlah kendaraan masuk Jakarta di Sudirman-Thamrin, kendaraan
umum, di situ kita akan lihat 'overall" (keseluruhan)," kata Anies di Jakarta, Senin (8/6).
Oleh karena itu, kata Anies, jika secara umum kasus Covid-19 meningkat maka hal itu berpotensi
kembali sektor perkantoran akan ditutup.
Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau agar perkantoran membagi jam kerjanya dua shift agar
tidak terjadi penumpukan manusia.
23
