Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Perkantoran/Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif,
perusahaan diminta membatasi jumlah pekerja yang hadir sebanyak 50 persen.

PEMPROV DKI TERBITKAN ATURAN KARYAWAN MASUK KANTOR 50%

JAKARTA, - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta resmi
menerbitkan aturan perihal protokol kerja kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayahnya
selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. Sebab, mulai Senin (8/6) seluruh
kantor dapat beroperasi kembali.

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di
Perkantoran/Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif,
perusahaan diminta membatasi jumlah pekerja yang hadir sebanyak 50 persen.
"Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, sif kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi
dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan," bunyi salah
satu poin SK tersebut.

Selain itu, bagi seluruh pekerja dan pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker
dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran.

Perusahaan di Jakarta juga diminta melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di
perkantoran untuk mencegah terjadinya kerumunan, misalnya di tempat ibadah, kantin, tempat
istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lainnya.

Selanjutnya, perusahaan diminta melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala
dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai. Selain itu, wajib menjaga
kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor
yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.

"Wajib Melakukan pengukuran suhu tubuh ( screening ) di setiap titik masuk perkantoran,"
tambahnya.

SK yang diteken Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada Jumat (5/6) itu
menyatakan bahwa perusahaan juga diwajibkan menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti
hand sanitizer di setiap area pintu masuk dan sekitar area gedung.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan tidak akan memberi
sanksi kantor dengan karyawan masuk lebih dari 50 persen, tetapi akan dilihat secara
keseluruhan.
"Kita akan lihat itu bukan dari satu per satu. Ini kan ada puluhan hingga ratusan ribu kantor.
Kita akan bisa lihat dari jumlah kendaraan masuk Jakarta di Sudirman-Thamrin, kendaraan
umum, di situ kita akan lihat ' overall " (keseluruhan)," kata Anies di Jakarta, Senin (8/6).

Oleh karena itu, kata Anies, jika secara umum kasus Covid-19 meningkat maka hal itu berpotensi
kembali sektor perkantoran akan ditutup. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau agar
perkantoran membagi jam kerjanya dua shift agar tidak terjadi penumpukan manusia. Untuk
menghindari kepadatan di moda transportasi dan stasiun-stasiun penunjangnya saat hari
pertama masuk kerja ini, Pemprov menegaskan di semua tempat akan diatur sebisa mungkin
untuk adanya jarak. Namun dia mengakui adanya tantangan di lokasi-lokasi perpindahan
penumpang atau transit.

27