Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 4
Ketua Persatuan Perjuangan Pekerja Seluruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (PEPPSI-
KSN) Kabupaten Sumedang Dayat Hidayat mengatakan, saat belasan ribu buruh dirumahkan.
Bahkan tak sedikit yang harus di-PHK akibat kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
Karenanya kedatangannya untuk menemui Bupati Sumedang diharapkan bisa memberi
kepastian atau jaminan bahwa mereka (buruh. Red) bisa kembali bekerja dan tidak diputus
kontrak kerjanya.
"Kita ingin ada surat edaran yang diharapkan mampu menjadi perhatian para pengusaha untuk
meminta para pekerja kembali bekerja ke perusahaa," ucap D ayat kepada sejumlah awak
media.
Tak sampai disitu pihaknya juga meminta agar Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan
perlindungan karyawan dari potensi terjadinya PHK.
"Intinya harapan kami pemerintah juga harus membantu memperhatikan kesejahteraan
ekonomi buruh. Bukan hanya terkait dengan kesehatan saja," imbuh D ayat.
Semen tara Bupati menghimbau agar para buruh menunggu keluarnya kebijakan dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai kepastian dipekerjakannya kembali buruh yang
dirumahkan, "Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya menyelesaikan permasalahan
dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
Termasuk masalah buruh yangdiliburkanoleh perusahaan," ujar Bupati saat menerima
perwakilan serikat buruh Kabupaten Sumedang di Ruang Cakra-buanalPP, Senin (8/6).
Kendati dirinya meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang,
Asep Sudrajat, agar para buruh didata untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dengan Seksi
Logistik Gugus Tugas.
Tak lupa Bupati juga berharap agar para buruh senantiasa menjaga kesehatan dengan
menerapkan protokol kesehatan secara efektif terutama saat mulai bekerja kembali.
(jim)
3
