Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 7
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker
Kabupaten Pasuruan Samsul Arifin mengatakan bahwa kasus ketenagakerjaan ini memang
sangat situasional di lapangan. Jumlahnya memang dipengaruhi jika ada perselisihan antaran
tenaga kerja dan perusahaan.
"Jika ada perselisihan namun bisa ditangani internal, maka tidak sampai dilaporkan ke Disnaker.
Namun, jika tidak ada titik temu, baru ke Disnaker sebagai penengah," terangnya.
Tercatat dari Januari sampai akhir Mei, Disnaker menangani 16 kasus ketenagakerjaan. Dari
jumlah tersebut, sudah 7 kasus yang selesai. Dari 16 kasus tersebut, dengan rincian 5 kasus
dari permasalahan hak, 2 permasalahan kepentingan, dan 9 terkait masalah PHK.
Untuk masalah hak biasanya terkait masalah kekurangan upah yang tidak sesuai. Masalah ini
dilap orkan juga terkait masalah PHK. "Sehingga, masalah hakini diselesaikan dulu, terkait
kekurangan upah yang belum terbayar sebelum masuk ke laporan PHK," terangnya.
Sedangkan masalah kepentingan terkait perjanjian yang tidak sepakat di Perjanjian Kerja
Bersama. Sementara masalah PHK terkait hak karyawan setelah tidak lagi dipekerjakan.
Setelah memasuki masa pan-demi Covid-19, kasus ketenagakerjaan yang masuk masih
tergolong landai. Hal ini melihat jumlah kasus ketenagakerjaan sepanjang tahun 2019 lalu bisa
mencapai 57 kasus sepanjang tahun.
Tercatat sampai akhir Mei lalu di Kabupaten Pasuruan sudah ada sebanyak 7.339 karyawan
yang dirumahkan oleh perusahaan dan 414 pekerja yang di-PHK imbas pandemi Covid-19.
"Namun, selama karyawan dan perusahaan ada kesepakatan, maka tidak ada perselisihan,"
terangnya, (eka/fun)
6
