Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

terhadap ABK asal Indonesia. "Kami akan menghentikan penempatan ABK di kapal ikan asing,"
kata dia kepada Tempo, kemarin.

Kasus terbaru adalah penyiksaan terhadap Reynalfi dan Andri Juniansyah, dua ABK asal
Indonesia yang bekerja di kapal ikan asal Cina, Lu Qian Yua Yu 901. Berdasarkan laporan
Destructive Fishing Watch Indonesia,keduanya melaut sejak 24 Januari lalu. Tapi lima bulan
bekerja, mereka tidak pernah menerima gaji.

Reynalfi dan Andri malah mengalami kekerasan fisik dan intimidasi di atas kapal dari kapten dan
ABK asal Cina. Pada Jumat, 5 Juni lalu, Andri dan Reynalfi melompat ke laut saat melintasi Selat
Malaka, di antara Provinsi Riau dan Malaysia. Mereka mendapat pertolongan dari nelayan
Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Agung mengatakan pemerintah mendorong pemenuhan hak-hak dua ABK nahas ini. Dia pun
menjamin penanganan kesehatan Andri dan Reynalfi sesuai dengan protokol pencegahan Covid-
19.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, An-dreau Pribadi, mengatakan

"Yangteijjadi, Kementerian Kelautan diam Perikanan punya regulasi sendiri, Kementerian
Ketenagakerjaan juga punya regulasi. Ada ego sektoral," ucap Biani.
akan mendorong perusahaan perekrut dua ABK ini untuk ditindak oleh penegak hukum.'Menurut
dia, perusahaan ini seharusnya diproses dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan
Orang. "Karena ada unsur penipuan yang mengakibatkan eksploitasi," kata dia.

Andreau mengatakan kedua ABK itu direkrut oleh PT Duta Putra Group atau PT Dasa Putra.
Perusahaan ini beralamat di Jakarta dan izinnya diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tapi masih perlu divalidasi," kata dia.

Dari pemeriksaan sementara, Andreau menyebutkan kedua ABK ini berangkat bersama dengan
lima ABK lainnya dalam satu rombongan. Mereka kemudian dijanjikan bekerja bukan di kapal
ikan, melainkan di Korea Selatan. "Sebagai buruh pabrik (konfeksi)," kata dia. Hingga berita ini
diturunkan, Tempo belum mendapat tanggapan dari PT Duta Putra Group serta Kementerian
Tenaga Kerja.
Sebelumnya, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap KKP, Goenaryo, menyatakan akan menyalurkan ABK yang dipulangkan dari luar negeri
ke kapal ikan domestik. Mekanisme penyaluran ABK, kata dia, sedang dirundingkan bersama
pemimpin pelabuhan perikanan.

Koordinator Fisher Center Bitung, Diani, mengatakan kasus kekerasan terhadap ABK banyak
yang tidak terekspos. "Persoalan penegakan hukum untuk awal kapal, tidak semua sempat
terekspos," ujar dia.

Di Bitung, kata Diani, Fisher Center telah menerima 13 aduan kasus kekerasan ABK, baik di
kapal domestik maupun di kapal asing. Dia pun mendorong pemerintah agar berkoordinasi
dalam menangani persoalan ini. "Yang terjadi, Kementerian Kelautan dan Perikanan punya
regulasi sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga punya regulasi. Ada ego sektoral," ucapnya.
Diani pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan meratifikasi Konvensi International Labour
Organization 188 untuk memberikan perlindungan hukum bagi ABK. Seruan yang sama
disampaikan oleh Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dan Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI).

11