Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 74
neutral - Payaman Simanjuntak (pakar ketenagakerjaan dan hubungan industrial) Soal THR ini
sudah diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Ringkasan
Serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan segera duduk bersama untuk
memutuskan kebijakan terbaik soal Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Hal itu diungkapkan Wakil
Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto .
SOAL THR 2021: SERIKAT PEKERJA, PENGUSAHA, DAN PEMERINTAH DIHARAP
SEGERA DUDUK BERSAMA
Serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah diharapkan segera duduk bersama untuk
memutuskan kebijakan terbaik soal Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto .
Sugeng menyebut, sejumlah isu soal THR 2021, seperti pencicilan maupun penundaan, masih
bergulir liar di lingkup buruh dan pengusaha.
Sugeng menyarankan, harus segera ada pertemuan antara pengusaha, buruh, dan pemerintah.
"Ketika tiga pihak ini ketemu, pekerja, pengusaha, difasilitasi pemerintah, persoalannya saya kira
akan klir," ungkap Sugeng dalam program diskusi virtual Overview Tribunnews, Kamis
(8/4/2021).
Kebijakan Pemerintah Dorong Ekonomi saat Ramadhan dan Lebaran 2021: Wajibkan THR hingga
Harbolnas Sugeng mengusulkan, pemerintah dapat menekankan pengusaha untuk membayar
THR tahun ini secara tunai sebelum lebaran.
Namun, pemerintah semestinya juga bisa memberikan stimulus bagi para pengusaha.
"Sebagai kompensasinya pemerintah memberikan stimulan-stimulan dalam berbagai bentuk
program, misal dari APBD atau dimintakan dari APBN," ungkap Sugeng.
Forum audiensi tiga pihak tersebut, lanjutnya, penting untuk diselenggarakan dalam waktu
dekat.
"Makin cepat makin bagus," ungkapnya.
Sugeng meyakini akan ada jalan tengah atau win-win solution dari pertemuan tersebut.
"Misal kesannya pengusaha dirugikan, tapi ada kompensasinya dari pemerintah, sehingga geliat
perekonomian akan baik," kata Sugeng.
Pengamat Nilai Upaya Airlangga THR Dibayar Penuh Punya Multiplier Effect Sugeng menyebut,
menggeliatnya ekonomi di sebuah daerah akan bermanfaat bagi daerah itu, dan akan kembali
kepada masyarakat.
"Di level kabupaten/kota, pertemuan teknis tadi perlu segera diagendakan." "Kemudian di level
lebih tinggi, provinsi bahkan nasional, kawan-kawan pengusaha, serikat pekerja, ketemu dengan
pemerintah, duduk bareng, audiensi." "Lalu segera kunci keputusan win-win solution itu,"
ungkap Sugeng.
73
