Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021

dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Ciptaker terhadap UUD 1945 yang digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Rabu.
Bahkan, dia menyatakan bahwa kekhawatiran mogok nasional jilid kedua tersebut dapat
melibatkan jutaan buruh dan gerakan sosial lainnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa
kesaksian yang disampaikannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal menyampaikan sejumlah fakta secara umum dalam
kapasitas yang dia miliki mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,
hingga penetapan UU Ciptaker.

Dia mengatakan bahwa sejak perencanaan hingga pengundangan, UU Ciptaker telah disiapkan
untuk tidak melibatkan partisipasi publik.

Pengurus Pusat Badan Perserikatan Bangsa Bangsa atau dikenal dengan sebutan Governing Body
(GB) International Labour Organization (ILO) itu menyatakan draf resmi Rancangan Undang-
Undang (RUU) Ciptaker resmi tidak pernah diberikan kepada serikat buruh.

Menurut dia, ketiadaan draf tersebut membuat posisi buruh dalam partisipasi cukup
membingungkan.

"Itu membingungkan posisi kami dalam menjelaskan apa yang ingin disampaikan dalam
berpartisipasi publik dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan satuan tugas (satgas) "Omnibus Law" Ciptaker yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 dan
turut membahas mengenai klaster ketenagakerjaan hanya berisi kalangan pengusaha.

"Semua isinya satgas 'Omnibus Law' yang terkait kalster ketenagakerjaan adalah kalangan
pengusaha, tidak ada satu pun dari kalangan buruh," ujarnya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa beberapa pertemuan, baik dengan pemerintah maupun DPR
pada akhirnya tidak mengakomodir aspirasi dan catatan yang diberikan sebagaimana tercermin
dalam UU Ciptaker yang telah berlaku saat ini.

Dalam sidang uji formil UU Ciptaker tersebut, turut hadir sebagai saksi dari pemohon yakni
anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional M. Sidarta yang secara garis besar juga
menyampaikan sejumlah hal terkait proses pembahasan dan keterlibatan serikat pekerja dan
buruh dalam regulasi tersebut.

Sidang berikutnya, dijadwalkan akan berlangsung pada hari Kamis (2/9) mendatang dengan
agenda mendengarkan keterangan ahli dari presiden.

182