Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021

BOCORAN UMP 2022, BAGAIMANA PERHITUNGANNYA?

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022.

Pengkajian dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun
2022 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa sampai dengan Rabu (24 s.d 25/8/2021).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, menyatakan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu
setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja .

"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ucap Dirjen Putri, Selasa (24/8/2021) malam.

Menurut Dirjen Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya,
merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.

Oleh karena itu, kata Dirjen Putri, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh.
"Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing
yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum harus
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli,
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu
berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, menyatakan, forum
koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi
berbagai tantangan pengupahan di lapangan.

Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam
merespons dinamika pengupahan yang terjadi.

"Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan
penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan,
perubahan, dan reformasi pengupahan," ucap Haiyani.

Sebagai informasi, forum koordinasi ini diikuti oleh Kadisnaker yang membidangi
ketenagakerjaan seluruh Indonesia dan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) secara luring
dan daring.

178