Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 174
"Itu membingungkan posisi kami dalam menjelaskan apa yang ingin disampaikan dalam
berpartisipasi publik dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan satuan tugas (satgas) "Omnibus Law" Ciptaker yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 dan
turut membahas mengenai klaster ketenagakerjaan hanya berisi kalangan pengusaha. "Semua
isinya satgas 'Omnibus Law' yang terkait kalster ketenagakerjaan adalah kalangan pengusaha,
tidak ada satu pun dari kalangan buruh," ujarnya.
Said Iqbal juga mengatakan beberapa pertemuan, baik dengan pemerintah maupun DPR pada
akhirnya tidak mengakomodir aspirasi dan catatan yang diberikan sebagaimana tercermin dalam
UU Ciptaker yang telah berlaku saat ini. Dalam sidang uji formil UU Ciptaker tersebut, turut hadir
sebagai saksi dari pemohon yakni anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional M.
Sidarta yang secara garis besar juga menyampaikan sejumlah hal terkait proses pembahasan
dan keterlibatan serikat pekerja dan buruh dalam regulasi tersebut.
Sidang berikutnya, dijadwalkan akan berlangsung pada hari Kamis (2/9) mendatang dengan
agenda mendengarkan keterangan ahli dari presiden.
173
