Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 173
Judul Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional
Nama Media republika.co.id
Newstrend Aksi Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qydzbo428/uji-uu-ciptaker-said-iqbal-
khawatir-ada-mogok-nasional
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-08-25 15:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang
pengujian Undang-Undang (UU) Ciptaker terhadap UUD 1945 yang digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) secara virtual, Rabu (25/8). Dalam sidang, ia menyinggung kekhawatiran mogok
nasional buruh dan serikat pekerja apabila putusan MK terhadap uji formil UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak memberikan rasa keadilan.
UJI UU CIPTAKER, SAID IQBAL KHAWATIR ADA MOGOK NASIONAL
Red: Ratna Puspita JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menjadi saksi dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Ciptaker terhadap UUD 1945 yang
digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Rabu (25/8). Dalam sidang, ia menyinggung
kekhawatiran mogok nasional buruh dan serikat pekerja apabila putusan MK terhadap uji formil
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak memberikan rasa keadilan.
"Khawatir apabila sudah diputuskan bila uji formil UU Ciptaker ini tidak memberikan rasa
keadilan dan kebenaran akan meluas mogok nasional jilid kedua," kata Said Iqbal.
Bahkan, dia menyatakan, kekhawatiran mogok nasional jilid kedua tersebut dapat melibatkan
jutaan buruh dan gerakan sosial lainnya. Karena itu, dia mengatakan bahwa kesaksian yang
disampaikannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim konstitusi.
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal menyampaikan sejumlah fakta secara umum dalam
kapasitas yang dia miliki mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,
hingga penetapan UU Ciptaker. Dia mengatakan bahwa sejak perencanaan hingga
pengundangan, UU Ciptaker telah disiapkan untuk tidak melibatkan partisipasi publik.
Pengurus Pusat Badan Perserikatan Bangsa Bangsa atau dikenal dengan sebutan Governing Body
(GB) International Labour Organization (ILO) itu menyatakan draf resmi Rancangan Undang-
Undang (RUU) Ciptaker resmi tidak pernah diberikan kepada serikat buruh. Menurut dia,
ketiadaan draf tersebut membuat posisi buruh dalam partisipasi cukup membingungkan.
172
