Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 170
PANTAU! PEMERINTAH MULAI RACIK UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengkaji penyusunan upah minimum buruh
tahun 2022. Kajian dilakukan bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) melalui Forum
Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 Setelah diberlakukannya PP Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah
Anggoro Putri menyebut kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," katanya dikutip detikcom dari keterangan tertulis,
Rabu (25/8/2021).
Menurut Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya
merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.
Oleh karena itu, pengembangan bidang pengupahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah,
tetapi juga harus dilakukan bersama pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
"Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing
yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," jelas dia.
Dia mengingatkan, penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan
median upah.
"Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu
berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," papar Putri.
Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa forum
koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi
berbagai tantangan pengupahan di lapangan.
Menurutnya, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam
merespons dinamika pengupahan yang terjadi.
"Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan
penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan,
perubahan, dan reformasi pengupahan," ujar Haiyani.
Forum koordinasi yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus, diikuti oleh Kadisnaker yang
membidangi ketenagakerjaan seluruh Indonesia dan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov)
secara luring dan daring.
169
