Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 167
Judul Kemnaker Mulai Bahas UMP 2022, Bakal Naik?
Nama Media okezone.com
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/08/25/320/2460986/kemnaker-
mulai-bahas-ump-2022-bakal-naik
Jurnalis Michelle Natalia,
Tanggal 2021-08-25 16:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Pengkajian dilakukan melalui Forum
Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta,
pada Selasa 24 Agustus hingga Rabu 25 Agustus 2021. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial , Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kebijakan pengupahan
menjadi program strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
KEMNAKER MULAI BAHAS UMP 2022, BAKAL NAIK?
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan () bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022.
Pengkajian dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022
yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa 24 Agustus hingga Rabu 25 Agustus 2021.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial , Indah Anggoro Putri,
menyatakan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu setelah
diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11
Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ucap Putri di Jakarta, Selasa 24 Agustus 2021 malam.
Menurut Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya,
merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.
166
