Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 165
Judul Kemnaker Mulai Bahas UMP 2022, Bakal Naik?
Nama Media okezone.com
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/08/25/320/2460986/kemnaker-
mulai-bahas-ump-2022-bakal-naik?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-08-25 16:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Pengkajian dilakukan melalui Forum
Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta,
pada Selasa 24 Agustus hingga Rabu 25 Agustus 2021. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kebijakan
pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
KEMNAKER MULAI BAHAS UMP 2022, BAKAL NAIK?
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022.
Pengkajian dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022
yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa 24 Agustus hingga Rabu 25 Agustus 2021.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, menyatakan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu
setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Menurut Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya,
merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.
Oleh karena itu, kata dia, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh.
164
