Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 168
Oleh karena itu, kata dia, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh.
"Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing
yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai," ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum harus
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli,
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
"Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu
berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," ucapnya.
Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, menyatakan, forum
koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi
berbagai tantangan pengupahan di lapangan.
(kmj)
167
