Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 224
Judul Tahan Ijazah Syarat Kontrak Kerja Menyalahi
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Penahanan Ijazah untuk Kerja
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-08-25 10:48:00
Ukuran 127x72mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.064.000
News Value Rp 12.192.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Mohammad Choirul Anam (Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM) Ini
menyalahi Undang-Undang Perburuhan, UU Ketenagakerjaan dan tidak menghargai hak milik
dan sebagai
positive - Mohammad Choirul Anam (Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM) Yang
paling penting ialah kontrak kerja itu harus diletakkan dengan niat baik
neutral - Mohammad Choirul Anam (Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM) Kami
mendorong tidak menjadikan ijazah sebagai jaminan
Ringkasan
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Mohammad Choirul Anam mengatakan, penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai salah satu
syarat dalam kontrak kerja menyalahi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Oleh karena itu,
Komnas HAM meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar merespons dan
menindaklanjuti persoalan penahanan ijazah.
TAHAN IJAZAH SYARAT KONTRAK KERJA MENYALAHI
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Mohammad Choirul Anam mengatakan, penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai salah satu
syarat dalam kontrak kerja menyalahi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
"Ini menyalahi Undang-Undang Perburuhan, UU Ketenagakerjaan dan tidak menghargai hak
milik dan sebagai," kata Anam di Jakarta, Selasa.
Selama beberapa tahun terakhir ada tren ijazah calon pekerja ditahan sebagai jaminan. Komnas
IIAM memandang hal tersebut merupakan persoalan serius dan harus disikapi serta
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.
223
