Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 225
Anam mengatakan pada dasarnya kontrak kerja harus didasari oleh niat baik serta tidak ada
jaminan atau penahanan dan sebagainya.
Komnas HAM telah menerima banyak pengaduan masyarakat terkait ijazah yang ditahan
perusahaan sebagai syarat dalam kontrak kerja.
Salah satu alasan penahanan ijazah agar pekerja tidak bisa pindah ke tempat lain berdasarkan
kontrak yang telah ditandatangani.
Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar merespons
dan menindaklanjuti persoalan penahanan ijazah.
Beberapa waktu lalu Komnas HAM juga telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI
Jakarta dan menyatakan belum ada payung hukum yang mengatur persoalan tersebut. "Yang
paling penting ialah kontrak kerja itu harus diletakkan dengan niat baik," kata dia.
Oleh sebab itu. Komnas HAM berpandangan jika dalam kontrak kerja ada semacam jaminan dan
sebagainya maka hal tersebut dinilai kurang tepat.
Lebih jauh, penahanan ijazah juga bisa bermuara pada pelanggaran HAM. Sebagai contoh, bila
seseorang merasa tidak cocok dengan pekerjaannya saat ini, maka perusahaan dapat menekan
buruhnya melalui ijazah yang ditahan.
Terakhir, Komnas HAM meminta Kemenaker agar persoalan penahanan ijazah menjadi atensi
dan memerhatikan tata kelola tersebut. "Kami mendorong tidak menjadikan ijazah sebagai
jaminan," ujar Anam. (Ant)
224
