Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 92
Judul Pemerintah Mulai Kaji Penyusunan Upah Minimum 2022
Nama Media investor.id
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://investor.id/business/260801/pemerintah-mulai-kaji-
penyusunan-upah-minimum-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-08-25 20:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minimum merupakan
salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk
memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu
upah atau gaji
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Hal itu agar pengembangan
dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi
dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bu Menteri Ketenagakerjaan
juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi
pengusaha maupun pekerja
neutral - Haiyani Rumondang (Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Persiapan penetapan upah
minimum tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi
melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi
pengupahan
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Kebijakan
pengupahan menjadi program strategis nasional apalagi setelah diberlakukannya PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima
pada Rabu (25/8).
91
