Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 93

PEMERINTAH MULAI KAJI PENYUSUNAN UPAH MINIMUM 2022

              JAKARTA,    -  Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  bersama  Dewan
              Pengupahan  Nasional  (Depenas)  mulai  mengkaji  penyusunan  Upah  Minimum  tahun  2022.
              Kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional apalagi setelah diberlakukannya PP
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang
              Cipta Kerja.

              "Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
              melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
              hal  ini  hak  dasarnya,  yaitu  upah  atau  gaji,"  ucap  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan
              Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima
              pada Rabu (25/8).

              Pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu
              faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
              Oleh  karena  itu,  pengembangan  bidang  pengupahan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah
              sendiri,  tetapi  juga  harus  dilakukan  bersama-sama  dengan  pengusaha  dan  serikat
              pekerja/serikat buruh. "Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang
              adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat
              tercapai," ucap Putri.

              Putri  menekankan  dalam  melakukan  penetapan  upah  minimum  harus  berdasarkan  kondisi
              ekonomi  dan  ketenagakerjaan  yang  meliputi  variabel  paritas  daya  beli,  tingkat  penyerapan
              tenaga kerja, dan median upah. "Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum
              yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," kata Putri.

              Dalam kesempatan yang sama, Ketua Depenas Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah
              melakukan  forum  koordinasi  sebagai  salah  satu upaya  yang  dilakukan  dalam  menyikapi  dan
              mengantisipasi  berbagai  tantangan  pengupahan  di  lapangan.  Kerja  cerdas  dan  sinergi  antar
              lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang terjadi.

              "Persiapan penetapan upah minimum tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang
              kokoh  dan  penguatan  sinergi  melalui  konsolidasi  pengupahan  sebagai  momentum  untuk
              perbaikan,  perubahan,  dan  reformasi  pengupahan,"  ucap  Haiyani.  Editor  :    Gora  Kunjana
              (gora_kunjana@investor.co.id).



























                                                           92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98