Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021
P. 216
Pihak Kemenaker yang hadir dalam pemanggilan KPK tersebut diwakili Direktur Bina
Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Hery Susanto. Hery mengatakan, pemanggilan
KPK terhadap Dirjen Binwasnaker dan K3 untuk meminta konfirmasi terkait sejumlah sertifikat
K3. Kemenaker menepis adanya dugaan korupsi dalam hal sertifikasi K3 tersebut.
"Jadi ini bukan terkait tindak pidana korupsi, tapi ini hanya untuk mengklarifikasi tentang fungsi
Kemenaker dalam hal ini Ditjen Binwasnaker dan K3 yang mengeluarkan produk sertifikat K3,"
katanya dalam siaran pers, Kamis (16/12/2021).
Hery menjelaskan, sertifikat K3 memang dikeluarkan untuk digunakan Operator K3 pada waktu
pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada
2013-2015.
Penerbitan sertifikat K3 tersebut karena ada beberapa pekerja sebagai operator alat berat yang
menggunakan lisensi dari kementerian. Terdapat 10 sertifikat yang dikonfirmasi KPK.
"Kita memang menerbitkan sertifikat K3, khususnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja
operator," ucapnya.
KPK memeriksa Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Herry Sutanto sebagai saksi, Rabu (15/12/2021).
Dalam pemeriksaan tersebut, Herry didalami pengetahuannya ihwal legalitas sertifikasi keahlian
dari berbagai pihak di PT Wika Sumindo JO.
"Dikonfirmasi antara lain terkait legalitas sertifikasi keahlian dari beberapa pihak di PT Wika
Sumindo JO yang diduga tidak sesuai persyaratan teknis dalam mengikuti proyek pembangunan
Jalan lingkar Pulau Bengkalis ( multi years )," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri,
melalui keterangan tertulis.
Sedianya, pendalaman terkait hal tersebut hendak dilakukan KPK dengan memeriksa Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek-
proyek peningkatan jalan di Kabupaten Bengkalis.
Terdapat empat proyek peningkatan jalan yang diduga dikorupsi yaitu Jalan Lingkar Bukit Batu-
Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur.
215
