Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

Kenaikan UMK sebesar 1,89 persen dilakukan karena kondisi perekonomian di KSB sudah mulai
membaik. Selain itu, pandemi Covid-19 juga sudah mulai melandai sehingga beberapa sektor
usaha mulai dilonggarkan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan kembali turun ke lapangan
untuk melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan UMK terbaru, Jangan sampai dengan adanya
kenaikan justru akan menambah masalah baru yakni adanya pemutusan hubungan kerja (PHR).
"Kami tetap akan memantau kondisi di lapangan nantinya sebelum diterapkan secara maksimal,"
timpalnya, Karena adanya kenaikan, maka pengawasan maksimal terhadap penerapannya tetap
dilakukan. Bahkan Pemerintah sudah membentuk Komisi Pengawas Ketenagakerjaan (KPI),
Komisi ini yang akan melakukan pemantauan secara Khusus terhadap penerapan. Jika ditemukan
perusahaan yang bandel, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Karena pengawasan
penerapan UMK maksimal dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat apalagi di tengah
kondisi yang sulit. "Kita akan libatkan KPK untuk mengawasi di lapangan sehingga tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan," tukasnya. (ils)

281