Page 278 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, dengan keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang tetap memberlakukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, maka seluruh
materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku termasuk pengaturan tentang
pengupahan.

KEMENAKER: ATURAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN MENGIKUTI UU CIPTA KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, dengan keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang tetap memberlakukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, maka seluruh
materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku termasuk pengaturan tentang
pengupahan.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi
dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan
oleh MK.

Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah dalam keterangannya, Jumat (3/12). Ida menjelaskan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum
putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus
tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

“Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,”
tuturnya.

Ida memaparkan lebih jauh, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman
bagi pekerja atau buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya dibawah nilai UM yang berlaku
pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12
bulan. “Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap
tahunnya,” imbuhnya.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten
atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

“Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Terakhir, Ida
menegaskan, bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen

277