Page 311 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menyuarakan aspirasinya terkait
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan
kebijakan upah minimum (UM) 2022. KSPI melakukan aksi bersama konfederasi dan federasi
buruh lainnya. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan aksi buruh di seluruh Indonesia sudah
disepakati dan diputuskan pada 6-10 Desember, yang melibatkan ratusan ribu buruh.

4 AKSI BURUH SOAL UU CIPTAKER-UMP: DEMO HINGGA MOGOK KERJA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menyuarakan aspirasinya terkait
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan
kebijakan upah minimum (UM) 2022. KSPI melakukan aksi bersama konfederasi dan federasi
buruh lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan aksi buruh di seluruh Indonesia sudah disepakati dan
diputuskan pada 6-10 Desember, yang melibatkan ratusan ribu buruh.

"Tanggal 6, 8, 10 Desember aksi di daerah masing-masing (provinsi, kabupaten/kota) di seluruh
Indonesia sesuai kebutuhannya," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/12/2021).

Lalu aksi unjuk rasa nasional yang diikuti 50 ribu sampai 100 ribu buruh dari Jabodetabek digelar
pada 7 Desember, kemudian diralat menjadi 8 Desember. Demo dipusatkan di Istana, Gedung
MK, dan Balai Kota.

Sedangkan pada 9 Desember tidak ada aksi unjuk rasa nasional, melainkan aksi unjuk rasa
daerah di seluruh Indonesia secara serempak.

"Jumlah massa total 100 ribu bahkan mungkin jutaan buruh, tergantung masing-masing daerah
tapi serempak pada tanggal 9," tutur Said.
Setelah aksi-aksi di atas dilaksanakan, kaum buruh akan melakukan mogok kerja nasional.
Namun, tanggalnya belum diputuskan.

"Mogok nasional akan kami umumkan lebih lanjut pada kawan-kawan media setelah perjuangan
kawan-kawan daerah menyelesaikan aksi-aksinya dimulai tanggal 6 sampai dengan 10
Desember," jelasnya.

Semula KSPI dan berbagai federasi buruh rencananya melakukan mogok kerja selama 3 hari di
tanggal 6-8 Desember 2021. Namun, dari penjelasan Said terbaru, tanggalnya belum ditetapkan.

"Yang ketiga dari informasi yang kami terima, seluruh daerah meminta agar diizinkan mogok
daerah/modar. Jadi mereka akan menghentikan produksi, melumpuhkan proses produksi di
daerahnya masing-masing secara bergelombang, misal di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor, di
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus bergelombang, mereka mengistilahkan mogok daerah
atau modar," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021) lalu.

KSPI bakal menggugat para gubernur atas penetapan upah minimum provinsi (UMP) maupun
upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Pihaknya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).

"Kita akan mem-PTUN-kan SK Gubernur terhadap UMP dan UMK, upah minimum provinsi dan
upah minimum kabupaten/kota," kata Said.

310