Page 308 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 308
JK SINGGUNG MENTERI PKB: BANYAK PIHAK KRITIK MENAKER SOAL KENAIKAN
UMR
Lamjo Jak, Jakarta Wakil Presiden RI ke-12 Ju-suf Kalla (JK) meminta PKB dan NU mendorong
kemajuan ekonomi umat Islam maupun pengusaha pribumi. J K pun meminta PKB melalui
menteri dan fraksi di DPR mendukung kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM.
Di sisi lain, JK juga menyinggung menteri PKB, yaitu Menaker Ida Fauziah, yang banyak dikritik
masyarakat terkait kenaikan UMR. I lal itu disampaikan JK saat mengisi acara I Ialaqah Satu
Abad NU, yang disiarkan di YouTube PKB, Kamis (2/12/2021).
JK mengatakan sejatinya NU didirikan oleh pengusaha dan pedagang sehingga NU dan PKB
harus mendorong kemajuan pengusaha muslim atau pribumi. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan ekonomi pengusaha pribumi, harus didukung oleh kebijakan pemerintah, yang
salah satunya menjadi tugas PKB yang memiliki fraksi di DPR dan menteri di pemerintahan.
"Saya yakin apabila, bagaimana maju, maju. Kebijakan pemerintah sangat penting, tapi siapa
pemerintah itu? Ya antara lain PKB, bagaimana di DPR Fraksi PKB memberikan satu kebijakan
atau undang-undang atau aturan tentang bagaimana meningkatkan UKM lebih hebat lagi.
Bagaimana memberikan potensi-potensi kepada pengusaha-pengusaha nasional atau pribumi
untuk maju lagi. Bagaimana men-teri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu," kata JK.
J K lalu menyinggung soal Menaker Ida Fauziyah yang banyak mendapat kritik terkait kenaikan
UMP. JK menilai ada benarnya kritik masyarakat terkait kenaikan UMP tersebut karena dinilai
akan mengurangi daya beli masyarakat.
"Sekarang soal UMR lagi dikritik, yang kena tentu menteri PKB kan, Menteri Tenaga Kerja. Ada
benarnya, kalau upah itu di bawah inflasi, maka berarti pendapatan riilnya menurun. Daya
belinya menurun. Dulu rumusan kita adalah inflasi plus pertumbuhan tinggi, agar buruh-buruh
juga menikmati pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
"Nah, sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya Rp
200, ada Rp 1.000, ada seperti itu, ada Rp 10 ribu, Rp 20 ribu. Mungkin ini menyebabkan daya
beli para buruh akan lebih menurun," ujar JK.(LHTJ)
307
