Page 368 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 368
yang berbasis daya saing guna meningkatkan gairah penciptaan lapangan kerja dan perluasan
kesempatan kerja.
Menaker mengingatkan, dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang Upah Minimum (UM)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha. Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur
setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
“Dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih
tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi
inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi
dari provinsi,” jelas Menaker.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Dan jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
“jika UM lama sudah lebih tinggi nilainya, maka tidak boleh diturunkan meski ada SK Gubernur
yang baru. Juga tidak boleh membayar pekerja lebih dari satu tahun dengan upah mininum.
Pengawas pusat dan daerah tidak akan mentolerir hal ini. Pemerintah pusat dan daerah
mengawal dan siap menindak jika ada pelanggaran,” tegas Ida Fauziyah. (Using)
367
