Page 366 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Mengutip Pasal 3 yang mengalami revisi, subsidi upah diberikan kepada pekerja yang merupakan
peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 21 Juni 2021.
Penerima BSU juga disyaratkan memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Namun dalam hal pekerja terdampak berada di wilayah dengan upah di atas batas tersebut,
maka upah minimum regional menjadi batas maksimal.

Mengutip unggahan Kemenaker dalam media sosial resminya, setidaknya terdapat 7 provinsi
dengan upah minimum di atas Rp3,5 juta. Di antaranya adalah Provinsi Papua dengan rata-rata
UM Rp3,6 juta dan Provinsi Kepualauan Riau dengan UM di Kota Batam yang mencapai Rp4,2
juta.

Permenaker terbaru menghapus huruf d ayat 2 dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa
penerima BSU harus berada di wilayah PPKM level 3 dan PPKM level 4. Dengan demikian, BSU
nantinya tidak terbatas pada wilayah dengan kriteria tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan substansi dari
perubahan dalam Rancangan Permenaker antara lain penghapusan ketentuan Pasal 3 ayat 2
huruf d Permenaker No. 16/2021 yang mengatur persyaratan mendapatkan BSU bagi
pekerja/buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Dihapus pula lampiran I Permenaker No. 16/2021 yang menetapkan wilayah pemberlakuan PPKM
Level 3 dan 4 untuk persyaratan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah.

"Adapun Perubahan atas lampiran II Permenaker No. 16/2021 ini yaitu penambahan 1 provinsi
yakni Kalimantan Utara dari yang sebelumnya 6 Provinsi menjadi 7 Provinsi," katanya.

Selain itu, terdapat penambahan kabupaten/kota dari 2 menjadi 3 kabupaten/kota dalam
Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas.
"Dalam arahannya Menaker Ida Fauziyah berharap proses harmonisasi ini dapat segera selesai
dan tuntas sehingga program BSU ini dapat kita lanjutkan dengan payung hukum perubahan
kedua Permenaker No. 13/2020," kata Anwar.

Sumber : JIBI/Bisnis.com.

365