Page 414 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Terkait adanya tuntutan serikat buruh yang menginginkan UMK 2022 direvisi naik sebesar 5,4
persen dari UMK tahun 2021, Wahidin mengaku dilema bila UMK dinaikan.
Menurut mantan Wali Kota Tangerang itu, apabila UMK tahun 2022 dinaikan, maka akan
melanggar aturan dan pengusaha akan menjerit, bahkan bisa angkat kaki dari Provinsi Banten.

"Kalau gubernur naikin (UMK), pengusaha enggak mau, bertentangan juga sama PP. Lalu
Gubernur harus gimana?," ujar Wahidin.

Sebelumnya, serikat buruh dan pekerja di Provinsi Banten akan melakukan mogok kerja pada
tanggal 6 sampai 10 Desember 2021.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan penetapan UMK tahun 2022 yang sudah disahkan
oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Kami menyatakan dalam masa berkabung atas matinya kesejahteraan dan keadilan untuk buruh
di Provinsi Banten, kami akan melakukan mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan 10
Desember 2022," kata perwakilan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Intan Indria Dewi melalui
keterangannya. Kamis (2/11/2021).

Diketahui, penetapan UMK itu sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021
dan disahkan pada tanggal 30 November 2021 oleh Gubernur Banten.

Tiga daerah tidak mengalami kenaikan Dari delapan daerah di Provinsi Banten, tiga wilayah tidak
mengalami kenaikan UMK pada tahun 2022. Wilayah itu yakni Kabupaten Serang, Kabupaten
Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan lima daerah lainnya yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon,
Kota Serang dan Kabupaten Lebak naik beragam dari 0,52 persen hingga 1,17 persen. Adapun
kenaikan UMK tertinggi ada di Kota Tangerang Selatan mencapai Rp 50.000.

413