Page 413 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 413

Judul               Buruh Tolak Besaran UMK 2022, Ini Respons Gubernur Banten
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://regional.kompas.com/read/2021/12/03/191309678/buruh-
                                    tolak-besaran-umk-2022-ini-respons-gubernur-banten
                Jurnalis            Kontributor Serang, Rasyid Ridho
                Tanggal             2021-12-03 19:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Buruh nuntut naik, pengusaha enggak, mau gimana?
              Formulasi (besaran UMK) sudah dibuat mengacu pada PP dan SE Menaker

              negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau gubernur naikin (UMK), pengusaha enggak
              mau, bertentangan juga sama PP. Lalu Gubernur harus gimana?

              neutral - Intan Indria Dewi (Ketua DPD SPN Provinsi Banten) Kami menyatakan dalam masa
              berkabung atas matinya kesejahteraan dan keadilan untuk buruh di Provinsi Banten, kami akan
              melakukan mogok daerah dari tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2022



              Ringkasan

              Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  menanggapi  adanya  penolakan  dari  serikat  buruh  terkait
              besaran Upah Minimum Kabupeten dan Kota (UMK) tahun 2022 di Banten. Dikatakan Wahidin,
              besaran UMK sudah mengacu pada Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).



              BURUH TOLAK BESARAN UMK 2022, INI RESPONS GUBERNUR BANTEN

              SERANG, - Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi adanya penolakan dari serikat buruh
              terkait besaran Upah Minimum Kabupeten dan Kota (UMK) tahun 2022 di Banten. Dikatakan
              Wahidin, besaran UMK sudah mengacu pada Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

              "Buruh nuntut naik, pengusaha enggak, mau gimana? Formulasi (besaran UMK) sudah dibuat
              mengacu pada PP dan SE Menaker," kata Wahidin kepada Kompas.com melalui pesan, Jumat
              (3/12/2021).




                                                           412
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418