Page 449 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

SOAL UPAH BURUH, INI SARAN BOS HIPMI

Pemerintah daerah telah resmi menetapkan UMP di daerah masing-masing. Penetapan ini
diwarnai dengan sejumlah protes yang datang dari berbagai stakeholder buruh di daerah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap protes yang disampaikan stakeholder
buruh dapat ditanggapi secara seimbang oleh pemerintah daerah.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H. Maming menilai, saat ini masih
banyak kalangan pengusaha yang terdampak pandemi covid-19. Sehingga pengusaha ini pasti
akan semakin sulit menjalankan usahanya jika UMP naik diatas kemampuan mereka.

"Untuk merencanakan besaran UMP memang perlu adanya komunikasi yang intensif dan baik
antara pengusaha, pemerintah, dan juga stakeholder buruh. Sebaiknya memang tidak di luar
batas kemampuan pengusaha," ujar Maming, Jumat (3/12).
Menurutnya, angka yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker yaitu rata-rata kenaikan UMP tahun
2022 sebesar 1,09 persen sudah dihitung berdasarkan kelayakan hidup. Tak hanya kenaikan
upah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu
menilai, pemerintah juga memberi subsidi mengurangi pengeluaran bagi buruh.

"HIPMI menyambut baik penetapan UMP tahun 2022, kami pengusaha memandang buruh kerja
sebagai mitra kami sehingga kami harus memiliki kebijaksanaan dalam memberikan
kesejahteraan dan kepastian untuk para buruh. Karena buruh itu merupakan aset perusahaan
juga," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya merasa UMP yang ditetapkan di daerah sudah rasional. Ia
pun meminta agar pemerintah daerah dan masyarakat juga melihat realitas perekonomian
Indonesia sekarang yang sedang dilanda pandemi Covid-19.
"Jika memang kondisi ini dirasa berat, harus dilihat juga dari sisi pengusaha yang mengalami
kesulitan menjalankan usaha, oleh karena itu perlu ada balancing. Kita mesti bisa survive untuk
kondisi sekarang," ungkapnya.

Jika UMP yang ditetapkan diatas kemampuan pengusaha dampak terburuk yang akan terjadi
adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu yang tidak diinginkan semua pihak. Hal ini
juga beresiko bagi realisasi investasi.

"Tentu kami tahu negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand memasang tarif UMP
yang rendah untuk menarik investor masuk, namun perlu melihat kondisi pengusaha dalam
negeri juga sehingga tidak membuat chaos berbagai pihak. Buruh tidak diuntungkan dan
pengusaha pun merugi. Kita sama-sama cari win-win solution,” ujarnya. [DIT]

448