Page 478 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Ida memaparkan lebih jauh, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman
bagi pekerja atau buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang
berlaku pada satu wilayah.

UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan. "Dalam
pelaksanaannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan Gubernur setiap tahunnya,"
imbuhnya.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten
atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
“Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terakhir, Ida menegaskan, bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah di
perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan struktur skala upah,
sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan.

“Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan struktur skala upah. Jika
ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-
sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan,” pungkasnya.

477