Page 534 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 534

Judul               Rugikan Buruh
                Nama Media          Tribun Pontianak
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            Ags
                Tanggal             2021-12-03 13:48:00
                Ukuran              75x59mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 9.000.000

                News Value          Rp 27.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              aliansi  Pekerja  Bunjh  Kalimantan  Barat  menggelar  workshop  dan  diskusi  pengupahan  di
              Pontianak. Sabtu kemarin. Hal tersebut adalah buntut dari ketidakpuasan terhadap Peraturan
              Pemerintah No 36 Tahun 2021. Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam
              Negeri  tentang  pengupahan  yang  dianggap  buruh  sebagai  hal  yang  inkonstitusional  dan
              menjgikan.



              RUGIKAN BURUH

              aliansi  Pekerja  Bunjh  Kalimantan  Barat  menggelar  workshop  dan  diskusi  pengupahan  di
              Pontianak. Sabtu kemarin. Hal tersebut adalah buntut dari ketidakpuasan terhadap Peraturan
              Pemerintah No 36 Tahun 2021. Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam
              Negeri  tentang  pengupahan  yang  dianggap  buruh  sebagai  hal  yang  inkonstitusional  dan
              menjgikan.

              Ketua  DPC  Serikat  Pekerja  Pelikha  Kabupaten  Sirv  tang.  Yohanes  Agustinus  mengatakan
              workshop ini diikuti oleh berbagai serikat buruh di Kalimantan Barat Seperti SPSI. KSBSI. Pelikha.
              Sabur-musi. SBSI dan KSPSI.

              'Kami  Aliansi  Pekerja  Buruh  Kalimantan  Barat  menetapkan  dan  menyepakati  bersama  untuk
              menolak sistem UMP dan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 dan Surat
              Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri yang inkonstitusional menurut
              ke putusan Mahkamah Konstitusi 25 November tahun 2021." ujar Yohanes.

              Yohanes  melarakan  Aliansi  Pekerja  Buruh  Kalbar  juga  memberikan  kritik  kepada  pemerintah
              secara konstruktif dan dalam menyampaikan aspirasinya tetap menjaga koodusifitas. keamanan
              dan dilakukan secara damai serta tertto.

              Aliansi Pekeip Bunjh Kalimantan Barat juga akan mengawal perbaikan undang-undang No. 11
              Tahun 2020 dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Per-pu pengganti undang-undang
              khususnya duster ketenagakerjaan. (*/ags)



                                                           533
   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539