Page 537 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 537
KEMNAKER SEBUT PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH TINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri, menegaskan ada korelasi antara
Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kebijakan pengupahan.
Yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja yang diatur
dalam PP/PKB.
Sebagaimana amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92, maka pengusaha
wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Indah mengatakan, SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan
pengesahan dan pembaruan PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB.
Indah berpendapat, SUSU memiliki manfaat bagi pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.
Bagi pekerja/buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan usaha bagi
pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
"Bagi pekerja manfaatnya menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah,
kenyamanan bekerja, menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan
produktivitas," kata Indah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/12).
Indah berharap, melalui sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB, pemda dan unsur
pengusaha/manajemen perusahaan, dapat mengetahui urgensi yang harus diperhatikan dalam
penerapan Struktur dan Skala Upah, PP dan PKB.
"Lewat forum sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta mengenai
penerapan SUSU, PP/PKB yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan," ucap
Indah.
Indah menambahkan, kegiatan sosialisasi penting karena merupakan salah satu sarana
komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan perwakilan pengusaha/manajemen
perusahaan. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang hubungan industrial.
"Forum-forum seperti ini akan terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi
guna memastikan terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan
industrial secara baik," ujar Indah.
Sebagai informasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) pada
pemerintahan daerah dan unsur pengusaha/manajemen perusahaan, Kementerian
Ketenagakerjaan menggelar "Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)" di Denpasar, Bali (2/11/2021).
Sosialisasi penyusunan SUSU dan PP, PKB diikuti oleh 80 orang peserta. Sebanyak 15 orang
mewakili unsur Pemkab/Pemkot/Pemprov, meliputi pejabat struktural dan Fungsional Mediator
Hubungan Industrial Disnaker dan 65 pengusaha/manajemen perusahaan di Bali.
536
