Page 541 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 541
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara atas keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia
memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
MENAKER MINTA GUBERNUR IKUTI KETENTUAN PENGUPAHAN!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara atas keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia
memastikan bahwa UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK,"
katanya melaui Siaran Pers Biro HumasKemnaker, Kamis (2/12/2021).
Atas dasar itu, sambunglda, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat
ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.
Dia menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Dengan demikian,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut,
termasuk mengenai pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus
diimplementasikan oleh pengusaha," tegasnya.
Lanjut Ida, upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh.
Pengusaha tidak boleh membayar upah/gaji di bawah nilai upah minimum yang berlaku pada
satu wilayah. Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12
bulan.
Upah minimum provinsi (UMP), dalam pelaksanannya ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan
ratarata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan
lebih tinggi dari provinsi.
Dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat
tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
540
