Page 544 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 544
Judul Menaker: Terbit Sebelum Putusan MK
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis FUL
Tanggal 2021-12-03 13:08:00
Ukuran 124x113mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.820.000
News Value Rp 20.460.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, dengan dinyatakan masih berlakunya
UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu
lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal
pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang
telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya Juga mengingatkan bahwa dalam PP
tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga terkandung aturan
struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha
Ringkasan
Terbit Sebelum Putusan MK JAKARTA (KR) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang
Undang Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
diumumkan. Karenanya, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk
pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.
MENAKER: TERBIT SEBELUM PUTUSAN MK
Menaker: Terbit Sebelum Putusan MK JAKARTA (KR) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
Undang Undang Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) diumumkan.
Karenanya, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan
tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.
"Jadi, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan
543
