Page 580 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 580
RESPON BUPATI MAJALENGKA SAAT TAHU UMK MAJALENGKA CUMA NAIK RP 18
RIBU
Rendahnya usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) membuat Bupati Majalengka,
Karna Sobahi prihatin. Pihaknya mengaku, sudah mengupayakan hal tersebut sehingga tidak
merugikan buruh maupun perusahaan.
Yakni dengan mengambil jalan tengah, seperti terus meminta kepada perusahaan saat meminta
izin untuk selalu memperhatikan kesejahteraan buruh.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyadari, rendahnya usulan kenaikan UMK Majalengka 2022
bukanlah wewenang kabupaten sepenuhnya karena harus juga mengacu pada ketetapan
Gubernur Jabar. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 Tentang Pengupahan.
Berdasarkan perhitungan menggunakan formulasi dan regulasi itu, UMK Majalengka diusulkan
ke gubernur Jabar naik 0,93 persen saja atau hanya Rp 18.619,04. Dari UMK 2021 Rp 2.009.000
menjadi Rp 2.027.618,04.
"Saya kemarin mendukung permintaan kenaikan senilai sesuai permintaan buruh, makanya saya
berani tanda tangan rekomendasi dari buruh sebesar Rp 360 ribu itu, karena saya prihatin
bagaimana di saat ekonomi industri di Majalengka mulai tumbuh, tetapi penghasilan buruh hanya
segitu (hanya naik Rp 18.000)," ujar Karna, Jumat (3/12/2021).
Namun, Bupati Majaleng mengaku beruntung, penetapan UMK yang hanya naik sedemikian ribu
itu, tidak membuat para buruh bergejolak. Melainkan, bisa dikendalikan oleh unsur Forkopimda
terkait.
"Alhamdulillahnya, para buruh di kami sungguh sabar, masih bisa dikendalikan oleh Pak Kapolres,
Dandim maupun Kajari dengan diberi pemahaman dan mereka paham. Sebab, kita ketahui
semua kewenangan penetapan UMK sendiri bukan di tangan kita (Pemda) dengan adanya PP 36
tahun 2021 ini," ucapnya.
Oleh karena itu, Karna Sobahi menyebut, selama ini pihaknya hanya berupaya meminta kepada
pengusaha untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh.
"Tentu kita terus mengupayakan dengan para pengusaha-pengusaha yang datang ke
Majalengka. Ketika mereka meminta izin, saya selalu menekankan untuk titip rakyat Majalengka,"
ujar dia.
"Ya minimal, 60-70 persen yang bekerja di perusahaan orang Majalengka. Kedua, saya
menitipkan kesejahteraannya, saya selalu bicara begitu kepada mereka Yang ketiga, fasilitasnya
harus ada klinik, tempat penitipan bayi, ruang menyusui, tempat permainan anak, Musala
maupun kantin," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam putusan Gubernur Jabar wa Barat nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022, sebanyak 27
daerah kota/kabupaten di Jawa Barat telah mengetahui besaran UMK 2022.
Namun, besaran UMK yang ditetapkan tampaknya tidak sesuai dengan harapan para buruh. Di
Majalengka sendiri, para buruh meminta kenaikan upah sebesar Rp 360 ribu.
Respon tersebut diterima oleh pemerintah daerah yang mana surat rekomendasi dilayangkan ke
pemerintah provinsi usai ribuan buruh unjuk rasa di depan Kantor Bupati Majalengka, Rabu
(24/11/2021).
579
