Page 590 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, regulasi mengenai upah minimum tetap
mengacu pada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hal ini merespons banyaknya desakan agar aturan pengupahan, khususnya upah minimum
regional (UMR) 2022 direvisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Ida
menegaskan, putusan MK tidak memabatalkan materi dan substasi serta aturan turunan dari UU
Cipta Kerja. Artinya, perundang-undangan sapu jagat itu masih tetap berlaku hingga dua tahun
ke depan.

MENAKER: PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA TERMASUK PENGATURAN
PENGUPAHAN MASIH TETAP BERLAKU

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, regulasi mengenai upah minimum tetap
mengacu pada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hal ini merespons banyaknya desakan agar aturan pengupahan, khususnya upah minimum
regional (UMR) 2022 direvisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Ida menegaskan, putusan MK tidak memabatalkan materi dan substasi serta aturan turunan dari
UU Cipta Kerja. Artinya, perundang-undangan sapu jagat itu masih tetap berlaku hingga dua
tahun ke depan.

"Seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun
yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah
ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," kata Ida dalam
keterangan tertulisnya yang dikutip pada Jumat (3/12/2021).

Ida mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Karena itu, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,"
tegas Ida.

Ida menambahkan, upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja dan
buruh yang bekerja di bawah 12 bulan. Mereka tidak boleh dibayar di bawah upah minimum.

Dalam pelaksanaanya, upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat
menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar," kata Ida.

"Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi
dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan
kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

589