Page 611 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Judul UU Cipta Kerja Harus Direvisi, Gimana Nasib Aturan Pengupahan?
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/uu-
cipta-kerja-harus-direvisi-gimana-nasib-aturan-pengupahan
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2021-12-03 10:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja
yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada
semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
hanya mengatur tentang upah mininum saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala
upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021
ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini,
daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada
penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar mediator
dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan upah
minimum 2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para kepala
daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di
daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

Ringkasan

Pemerintah menyatakan aturan pengupahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021, sebagai turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tetap berlaku. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
tidak membatalkan satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja.

610