Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2019
P. 23
koordinasi serta melakukan dialog guna memastikan perlindungan dan
kesejahteraan para pekerja Palestina.
Hasan juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus
memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan
kapasitas. Sebab, Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja
di Palestina yang semakin hari semakin memburuk akibat berlanjutnya pendudukan
ilegal Israel atas wilayah Palestina. Menurutnya, Israel terus mengontrol mobilitas,
keuangan, dan perdagangan warga Palestina.
"Oleh karena itu, Indonesia kembali mengimbau masyarakat internasional untuk
meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan
dan tindakannya yang tidak manusiawi dan mengakhiri pendudukan ilegalnya atas
wilayah Palestina," tegas Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan
sah bangsa Palestina demi berdirinya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat,
dan demokratis dengan Ibu Kota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution.
Sementara itu, suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan disampaikan kali ini
saja. Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan
Indah Anggoro Putri, sebelumnya pada forum ILO ke-107 Menteri Ketenagakerjaan
M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.
"Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya
pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak
merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina,"
kata Putri.
Pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana
Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization
(ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour
Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina, serta para Duta Besar dan
delegasi negara-negara anggota PBB.
Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok
pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat
kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok
pemerintah.
(idr/idr)
Page 22 of 131.
