Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 SEPTEMBER 2019

mengurus dokumen PMI akan menganggur semua. Padahal, jumlahnya ribuan
orang dan yang selama ini menghidupi ratusan ribu keluarga di dusun dan
pedesaan.

Saat ini, pihaknya telah melayangkan surat sebagai masukan kepada presiden yang
diminta melalui Mensekneg Pratikno terkait regulasi yang menghambat
pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan sehingga harus direvisi. Dalam hal ini,
pihaknya sulit melaksanakan UU Nomor 18 Tahun 2017 meskipun telah terbit tiga
aturan turunan. Salah satunya, Permenaker 9/2019 yang lebih banyak mengatur
peran pemerintah dalam melaksanakan pelatihan bagi PMI yang terkendala dengan
anggaran.

Para PMI yang siap berlatih di BLK harus menunggu kapan adanya anggaran. Biaya
transportasi dan akomodasi dari pelosok desa ke BLK pun menjadi masalah
tersendiri. Apalagi, BLK pemerintah, baik SDM, instruktur bahasa, maupun
peralatannya. Nah, sekarang cara mencerdaskan masyarakat pelosok pedesaan
untuk tes kesehatan di rumah sakit, biaya, dan transportasinya bagaimana, cara
urus paspor bagaimana, belum lagi tiap hari pulang pergi ke BLK harus bagaimana.
Padahal, jarak rumah PMI dengan BLK bisa ratusan kilometer" jelas Saiful.

Sementara itu, kata dia, P3M1 yang selama ini jemput bola ke desa-desa sudah
tidak diperbolehkan lagi. "Kondisi ini jelas akan dimanfaatkan tekong-tekong atau
calo-calo untuk merekrut dan memberangkatkan PMI unprocedural, langsung
pasporan dan berangkat, perut lapar apa bisa dijawab nunggu APBN cair?"
tegasnya.

Sementara itu, Aspataki berharap Presiden Joko Widodo berkenan untuk
menerbitkan perpu sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 2017. Sebab, uji coba
Permenaker 9/2019 yang dilaksanakan sejak 2 Juli tidak bisa berjalan. Pemda tidak
memiliki anggaran untuk pelatihan PMI. Sementara itu, disnaker masih menerima
pendaftaran PMI yang belum kompeten. Padahal, jelas itu dilarang dan diancam
pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

"Selain anggaran yang belum jelas dan PMI tidak bisa membiayai sendiri
pelatihannya, apabila kami dipaksakan penegakan hukum, akan berpengaruh PHK
besar-besaran kepada staf P3MI serta staf dan instruktur BLK sehingga ribuan
petugas lapangan bagian perekrutan akan menjadi korban lahirnya UU Nomor 18
Tahun 2017," jelasnya.

Menurut dia, perusahaan penempatan juga akan sepi dari kerjaan karena tidak ada
kepastian warga yang terlatih. Atas dasar biaya pelatihan dari APBN yang akan
ditempatkan, P3MI bisa gulung tikar dan ribuan pegawai menjadi korban atas
regulasi yang dilaksanakan dua bulan ke depan. "Kami prediksi penurunan remitansi
di tahun-tahun yang akan datang dan meningkatnya PMI ilegal. Karena kelaparan
dan mau ikut resmi sangat sulit sehingga sangat mungkin menjadi tantangan dan
bermuara merugikan pemerintah," tegasnya. (*/co5/gum)

Page 11 of 146.