Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 SEPTEMBER 2019
P. 132
Transjakarta, KWK, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selama ini kami
mengedukasi para driver tapi belum berhasil dalam keberlanjutan iurannya. Berkat
kolaborasi ini kami bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi dengan
perlindungan yang lebih berkelanjutan sehinggat tagline Pak Gubernur Anies
Baswedan pasti akan terjadi, yaitu maju kotanya, bahagia warganya," ungkap Deny.
Dikatakan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan risiko ativitas
kerja. Deny mencontohkan, jika terjadi kecelakaan kerja peserta diberikan
pemulihan tanpa batas biaya dan tanpa batas waktu pemulihan. "Kami pernah men-
cover biaya perawatan paramudi yang kecelakaan sampai Rp 300 juta. Nah
bayangkan bagaimana kalau paramudi ini tidak dilindungi program BPJS
Ketenagakerjaan akan betapa repotnya keluarga pengemudi untuk mengusahakan
biaya rumah sakit sebanyak itu," ujar Deny.
Begitu pula bagi peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja ahli warisnya
mendapatkan santunan normatif 48 kali upah terakhir yang didaftar. "Jika
meninggal biasa ahli waris mendapatkan Rp 24 juta seperi ahli waris paramudi KWK
yang meninggal ini," tandasnya.
Menurut Deny, sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya
mengajak pengelola transportasi umum lain di Jakarta yang belum masuk ke
program Jak Lingko supaya masuk. Sementara itu Ketua Umum KWK Taufik Azhar
mengatakan, sebagaian trayek KWK tergabung program Jak Lingko sehingga
pengemudinya terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. "Yang lainnya sedang
dalam proses. Begitu bergabung Jak Lingko pengemudi sudah otomatis terdaftar
BPJS Ketenagakerjaan karena diatur dengan sistem online," paparnya.
Menurut Taufik yang juga anggota DPRD DKI itu, kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan paramudi menjadi salah satu item dari Standar Pelayanan
Minimum yang wajib dipenuhi dalam program Jak Lingko.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menegaskan pihaknya akan
memastikan dalam setiap kilometer pengemudi Jak Lingko terlindungi oleh program
BPJS Ketenagakerjaan. "Transjakarta bisa pastikan hal itu dengan kontraknya
kepada operator dan yang paling penting operator wajib membayarkan iuran
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan paramudi," paparnya.
Syafrin mengatakan, KWK menjadi pelopor dalam program terintegrasi ini. "Sejauh
ini belum ada laporan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh
KWK," cetusnya.
Page 131 of 146.
