Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020
P. 114
Menurutnya ketika hak-hak petani terganggu, demokrasi menyediakan ruang bagi mereka untuk
menyuarakan keluh kesahnya. Negara pun punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya.
Selain itu, ia juga meminta agar para petani yang mengadu tetap memperhatikan protokol
kesehatan, selama memperjuangkan hak-haknya di kota Jakarta.
"Kondisi pandemi, berjuang yes, jaga diri jaga kesehatan juga yes. Mudah-mudahan dua-duanya
dijaga, maksud tujuan tercapai, bapak ibu tetap sehat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, selaku Kordinator 26 petani yang mengadu ke Kemnaker
Sulaeman Wardana, mewakili 170 petani yang masih berjalan kaki menuju Jakarta untuk
mencari keadilan.
Aksi jalan dilakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun
1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah (PTPN II).
Padahal petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36
petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Kami mengadu ke Kemenaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan
buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke Presiden, " ujar Sulaeman.
Diketahui, luas lahan yang memicu konflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan
PTPN II adalah seluas +- 854 hektare (Ha). Sementara konflik petani yang tergabung dalam
STMB dengan PTPN II berada di lahan seluas +- 850 Ha, di mana tuntutan petani STMB seluas
+- 323,5 hektare..
113
