Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2020

Rencananya, aksi menolak Omnibus Law dan PHK oleh para buruh akan dilakukan secara
serentak di seluruh wilayah Indonesia pada awal Agustus 2020. Untuk di daerah , bakal
dipusatkan di Kantor Gubernur atau DPRD Provinsi.

Said berujar, sebelumnya KSPI dan sejumlah serikat pekerja lainnya menyatakan keluar dari tim
teknis Omnibus Law yang membahas klaster ketenagakerjaan.

Dia menyinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, seolah-olah buruh sudah diajak
berbicara. Padahal, perwakilan buruh tidak bisa membuat keputusan untuk mengubah pasal-
pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang ia anggap merugikan pekerja. Oleh sebab itu diperlukan
aksi protes agar suara mereka didengar.

"Setelah menyatakan keluar dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan, saat ini KSPI sedang mengkonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi
besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya digelar serentak pada awal bulan
Agustus 2020," katanya.

Said mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI memilih keluar dari tim
bentukan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pertama, tim hanya bersifat menampung masukan saja. Kedua, unsur Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang Indonesia (Kadin) tidak bersedia menyerahkan konsep
tertulis kepada KSPI.

Ketiga, ada batasan waktu, sehingga tidak memberikan ruang kepada KSPI untuk berdiskusi
secara mendalam terkait nasib buruh. Keempat, tim bisa menyelesaikan substansi permasalahan
yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.

Oleh sebab itu Said berharap, pemerintah dan DPR agar menghentikan pembahasan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja, untuk kemudian fokus saja menyelamatkan ekonomi masyarakat yang
morat-marit diterpa badai krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.

Lantas Said Iqbal menyadari, Omnibus Law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis ekonomi.
Untuk itu dia mendesak pembahasan RUU Cipta Kerja harus segera dihentikan.

Kendati demikian, dia mendukung penuh langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani
penyebaran Covid-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat
nasional maupun internasional, namun ia garisbawahi bukan berarti menyutujui Omnibus Law.

"Saya meminta agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) pengendalian terhadap
stabilnya mata uang rupiah terhadap dolar. (2) menjamin ketersediaan law material impor
dengan menerapkan kebijakan yang efisien. (3) menghindari PHK massal dengan melibatkan
sosial dialog bersama serikat buruh. (4) menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap
memberikan upah ketika buruh dirumahkan," kata Presiden KSPI Said Iqbal. [].

157