Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2019
P. 47
Sampai dengan akhir 2019, seluruh pelabuhan UPT Pusat akan menerapkan dan
mensyaratkan PKL sebagai persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar (SPB).
Berdasarkan data per 23 Juli 2019, jumlah awak kapal yang sudah diasuransikan
(secara mandiri oleh pemilik kapal selaku pemberi kerja) sebanyak 66.973 orang di
26 pelabuhan, dengan jumlah PKL sebanyak 18.785 orang di 12 pelabuhan.
Adapun penyedia layanan asuransi di 26 pelabuhan tersebut adalah BPJS
Ketenagakerjaan, Jasindo, dan Jiwasraya.
"PKL dan asuransi bagi awak kapal perikanan merupakan bentuk nyata perlindungan
kepada pekerja pada kapal penangkap ikan dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip
HAM pada usaha perikanan tangkap," tutur Zulficar.
Penerapan HAM Perikanan ini sejalan dengan beberapa Permen terkait yang telah
dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Beberapa di antaranya Permen KP No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi
HAM pada Usaha Perikanan, Permen KP No. 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja
Laut bagi Awak Kapal Perikanan, Permen KP No.2 Tahun 2017 tentang Persyaratan
dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan , serta Kepmen KP No. 84 Tahun 2018
tentang Tim HAM Perikanan .
Zulficar berharap, seluruh pemilik kapal akan mengimplementasikan pemberian
asuransi dan kontrak kerja kepada para ABK-nya untuk mengeleminasi eksploitasi
tengaga kerja di bidang perikanan.
"Kalau pemilik kapal tidak mau mengasuransikan atau memberikan kontrak kerja
pada ABK-nya, maka surat persetujuan berlayarnya akan kami tahan. Dan ini bisa
berdampak nantinya terhadap perizinan mereka," tandas Zulficar seperti dikuti dari
rilis yang disampaikan Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri.
Page 46 of 121.
