Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020

Title 300 RIBU PEKERJA KONSTRUKSI DI SULSEL JADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 10 Maret 2020
https://fajar.co.id/2020/03/10/300-ribu-pekerja-konstruksi-di-sulsel-j adi-peserta-bpjs-
Page/URL
ketenagakerjaan/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

MAKASSAR- BPJS Ketenagakerjaan menggelar sinergi dengan Kementerian PUPR serta
didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui sosialisasi dan diskusi panel
bertajuk Komitmen Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi
dengan Penguatan Sistem Manajemen K3, di Hotel Harper Makassar, Selasa (10/03/2020).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi
Maluku, Toto Suharto, Ali Amal, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi tingkat Madya
Kementerian PUPR, Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan.

Toto Suharto menyatakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan adalah amanat Undang-
Undang, termasuk melindungi keselamatan pekerja konstruksi. Ia menegaskan melindungi
pekerja konstruksi seharusnya di awal, sejak persiapan pengerjaan proyek hingga proyek
tersebut selesai.

"Jangan sampai pelaksana proyek membayarkan santunan karena tidak mendaftarkan
pekerjanya. Karena kewajiban santunan itu sampai si pekerja benar-benar pulih dan tentu
biaya yang ditanggung tidak sedikit," ujar Toto. Kembali kata Toto, peserta BPJS
Ketenagakerjaan hingga saat ini tercatat mencapai 300 ribu orang yang berasal dari pekerja
konstruksi se Sulsel.

"Dalam waktu dekat kita targetkan meningkat hingga 400 ribu peserta. Mudah-mudahan
dengan adanya Pergub terkait perlindungan tenaga kerja konstruksi juga didukung oleh
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel, target kamj tercapai," pungkasnya. Toto menekanankan
BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan kewajiban tapi kebutuhan dalam melindungi
pekerja.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi tingkat Madya Kementerian
PUPR, Ali Amal menerangkan bahwa Kementerian PUPR telah mengeluarkan Peraturan
Menteri nomor 21 tahun 2019 terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi.

"Di dalam Permen ini mengatur keselamatan teknik konstruksi dan keselamatan kesehatan
pekerja. Dengan sinegi ini, mudah-mudahan meningkatkan kesadaran pelaksana proyek
untuk mendaftarkan pekerjanya," tutur Ali Amal. (endra).

Page 109 of 117.